Arahberita.co.id — Kondisi sanitasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan belum dapat dikatakan sudah memadai secara kuantitas maupun kualitas.
Terdapat sembilan Kabupaten/Kota yang masih berada dibawah capaian Provinsi dan terdapat tiga Kota dan lima Kabupaten yang berada diatas capaian Nasional dan Provinsi.
Untuk itulah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan upaya Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) melalui Kick Off meeting Program PPSP yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan (PKP) Sumsel Ir. S.A Supriono bertempat di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (18/3/2024)
Dalam sambutannya Supriono menyampaikan terkait pemahaman Tata ruang, dimana untuk tidak melihat hanya secara makro tapi harus memandang permasalahan ini secara detail, sementara capaian target tidak secara menyeluruh seperti permasalahan penumpukan sampah yang berhubungan langsung dengan sanitasi.
“Artinya kita harus mengerti pemahaman tentang sampah yaitu sampah organik maupun non organik dan kemudian residunya serta permasalahannya dan bagaimana penanganan solusinya” ujar Supriono.
Ditambahkannya, Pertambahan penduduk terutama di kawasan perkotaan memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi permukiman yang baik dan memenuhi syarat agar mampu menunjang kesehatan masyarakat, guna meningkatkan produktivitas serta daya saing daerah.
“Saat ini, di Kota Palembang telah dibangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Kota Palembang sejak tahun 2017 dengan target layanan 21.700 Sambungan Rumah. Pembangunan SPALD-T tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan antara Kementerian PUPR RI, Pemprov Sumatera Selatan, dan Pemerintah Kota Palembang” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Supriono, ada beberapa tantangan permasalahan sanitasi yang harus kita hadapi yaitu, tingginya target capaian sanitasi di tahun mendatang 2025-2045, regulasi yang belum memadai terutama terkait penanganan, terbatasnya pendanaan, minimnya akses terhadap sanitasi layak, minimnya peran serta masyarakat dan belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan.
“Dan tentangan utama dalam pencapaian Universal Access uadalah pada penganggaran. Untuk memenuhinya, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), sehingga skala program program yang diusulkan dapat sejalan dengan kebutuhan pencapaian universal acces” jelas Supriono.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel Ir. H. Novian Aswardani dalam laporannya menyebutkan acara ini dilaksanakan untum mensinergikan dan sinkronisasi program kegiatan provinsi dan kabupaten/kota dalam Perencanaan serta implementasi pembangunan sanitasi dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan kick off meeting Tingkat Pusat serta persiapan Pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi dan pemutahiran dokumen kab/kota Tahun 2024.
Turut hadir Para Narasumber Koordinator sanitasi, Direktorat PKP, Kementerian PPN/Bappenas Ir. Laisa Wahannudin, M. Med.Sc (PH), Tim Project Implementation Unit-Kelembagaan dan Pendanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman, Para Ketua dan Anggota Pokja PKP dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota se Sumatera Selatan. (*)
